Pasal 37 ayat 5 merupakan salah satu ketentuan penting dalam hukum pidana Indonesia. Pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana karena terpaksa.

Secara umum, terdapat dua macam keadaan terpaksa, yaitu:

  • Paksaan mutlak (overmacht), yaitu keadaan terpaksa yang menghilangkan kesengajaan dan kesalahan pelaku.
  • Paksaan relatif, yaitu keadaan terpaksa yang hanya mengurangi kesengajaan dan kesalahan pelaku.

Pengertian Pasal 37 Ayat 5

Pasal 37 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

Tidak dipidana orang yang melakukan perbuatan karena terpaksa membela diri maupun orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktunya dan yang melawan hukum.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pasal 37 ayat 5 mengatur tentang pembelaan diri yang bersifat terpaksa. Pembelaan diri ini dapat dilakukan terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda.

Sifat dan Macam Pembelaan Diri

Pembelaan diri yang diatur dalam pasal 37 ayat 5 KUHP memiliki sifat sebagai berikut:

  • Dilakukan karena terpaksa.
  • Bertujuan untuk menangkal serangan atau ancaman serangan.
  • Serangan atau ancaman serangan harus sangat dekat pada waktunya.
  • Serangan atau ancaman serangan harus melawan hukum.

Pembelaan diri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

  • Pembelaan diri preventif, yaitu pembelaan diri yang dilakukan sebelum serangan atau ancaman serangan terjadi.
  • Pembelaan diri represif, yaitu pembelaan diri yang dilakukan setelah serangan atau ancaman serangan terjadi.

Konsekuensi Hukum Pembelaan Diri

Apabila seseorang melakukan pembelaan diri yang sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 5 KUHP, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pembelaan diri dapat dibenarkan secara hukum. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembelaan diri dapat diterima, yaitu:

  • Terdapat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.
  • Serangan atau ancaman serangan sangat dekat pada waktunya.
  • Tidak ada cara lain untuk menghindari serangan atau ancaman serangan.
  • Tingkat kekerasan yang digunakan untuk membela diri tidak berlebihan.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembelaan diri dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Artikel Terkait

Bagikan:

Tags:

Leave a Comment